Anggaran Dasar & Rumah Tangga
Landasan hukum organisasi PHRI BPD Jawa Timur yang mengatur tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan tata cara berorganisasi.
Dokumen Resmi
Anggaran Dasar PHRI
File PDF belum diupload
Ringkasan
Anggaran Dasar PHRI merupakan landasan hukum tertinggi organisasi yang memuat ketentuan mendasar tentang nama, tempat kedudukan, asas, tujuan, tugas, wewenang, keanggotaan, kepengurusan, keuangan, dan pembubaran organisasi.
Daftar Isi
Ringkasan Per Bab
BAB I
Nama, Tempat Kedudukan, dan Waktu
▾
Memuat nama resmi organisasi, domisili BPD PHRI Jawa Timur, dan masa berdirinya.
BAB II
Asas dan Tujuan
▾
PHRI berasaskan Pancasila dan bertujuan mewujudkan industri pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.
BAB III
Tugas dan Wewenang
▾
Menghimpun pengusaha hotel dan restoran, menetapkan standar, serta mengadvokasi kepentingan anggota.
BAB IV
Keanggotaan
▾
Mengatur jenis keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara penerimaan anggota baru.
BAB V
Kepengurusan
▾
Struktur kepengurusan BPD, masa jabatan, dan tata cara pemilihan pengurus.
BAB VI
Musyawarah dan Rapat
▾
Jenis musyawarah, quorum, dan tata cara pengambilan keputusan organisasi.
BAB VII
Keuangan
▾
Sumber pendanaan organisasi, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban.
BAB VIII
Perubahan dan Pembubaran
▾
Tata cara perubahan AD dan pembubaran organisasi.
Dokumen Resmi
Anggaran Rumah Tangga PHRI
File PDF belum diupload
Ringkasan
Anggaran Rumah Tangga PHRI merupakan peraturan pelaksana dari Anggaran Dasar yang memuat ketentuan lebih rinci tentang tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta prosedur administrasi organisasi.
Daftar Isi
Ringkasan Per Bab
BAB I
Keanggotaan
▾
Tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penerimaan anggota baru PHRI.
BAB II
Hak dan Kewajiban Anggota
▾
Rincian hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota.
BAB III
Iuran Anggota
▾
Besaran iuran, tata cara pembayaran, dan sanksi keterlambatan.
BAB IV
Kepengurusan
▾
Tata cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian pengurus.
BAB V
Musyawarah Daerah
▾
Prosedur penyelenggaraan Musda dan pengambilan keputusan.
BAB VI
Kode Etik
▾
Standar perilaku dan etika yang wajib dipatuhi oleh anggota dan pengurus.
BAB VII
Sanksi
▾
Jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada anggota.
BAB VIII
Ketentuan Peralihan
▾
Aturan transisi dari kepengurusan sebelumnya ke yang baru.